MADIUN – Akuratmedianews.com Suasana Kota Madiun mendadak menjadi sorotan nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penyelidikan tertutup pada Senin (19/1/2026). Dalam kegiatan senyap tersebut, tim antirasuah mengamankan sedikitnya 15 orang dari sejumlah titik di wilayah Kota Madiun.
Dari total pihak yang diamankan, sembilan orang langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Salah satu di antaranya adalah Wali Kota Madiun, yang ikut digiring ke Gedung Merah Putih KPK guna dimintai keterangan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah pengamanan dilakukan dalam rangka proses penegakan hukum yang masih berjalan dan belum dapat dipublikasikan secara rinci.
“Benar, hari ini KPK melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Madiun dengan mengamankan 15 orang. Dari jumlah itu, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan, termasuk Wali Kota Madiun,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Namun, KPK belum mengungkap asal-usul uang tersebut maupun keterkaitannya dengan pihak-pihak yang diamankan.
Berdasarkan informasi awal, operasi ini diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Meski demikian, KPK menegaskan bahwa konstruksi perkara masih terus didalami oleh tim penyidik.
“Perkara ini masih dalam tahap pendalaman. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan masih berlangsung untuk memperjelas peran masing-masing,” lanjut Budi.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan status hukum para pihak yang diperiksa, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
Sementara itu, pantauan di Kantor Pemerintah Kota Madiun pada Senin siang hingga sore hari menunjukkan aktivitas yang relatif lengang. Sejumlah pegawai terlihat tetap masuk kerja, namun tidak tampak kegiatan pimpinan daerah di kantor tersebut.
KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan resmi terkait perkara ini kepada publik setelah proses pemeriksaan awal rampung dilakukan.(Hst).
