Abdul Salam, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan Ham) bersama Khoirul Anam Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo
SIDOARJO, AkuratMediaNews– Abdul Salam, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan Ham) DPD Partai Golkar Sidoarjo, akan mengambil sikap tegas terkait statmen Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman yang menyebut Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi tidak paham proses anggaran di legislatif dalam proses perjuangan insentif Ketua RT/RW di Sidoarjo yang dilakukan Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo.
Abdul Salam menilai jika statement kontroversi yang dilontarkan Ketua DPRD Sidoarjo dalam menanggapi perjuangan realisasi insentif RT/RW Desa se Sidoarjo oleh fraksi Golkar tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Ketua DPRD yang notabene adalah bekerja sebagai wakil rakyat.
“Kami sebagai kader Partai Golkar sangat marah sekali atas ucapannya Ketua DPRD Sidoarjo. Ketua DPRD meremehkan Ketua kami (Adam Rusydi red) yang artinya sama saja meremehkan semua kader golkar se- Indinesia,” kata Salam, Minggu (4/12/2022).
Salam yang juga advokat senior di Jawa Timur ini, menjelaskan jika Partai Golkar adalah partai yang sudah cukup senior dan cukup berpengalaman, alias sudah makan asam garam di perpolitikan Indonesia.
“Jangan se-sekali menyebutkan menjelekan kader atau menghina kami, pati kader partai marah,” jelasnya.
Sebagai kader Partai Golkar sambung Abdul Salam, dirinya sangat menyayangkan apa yang disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo tersebut. Sebab apa yang dilakukan Golkar dalam memperjuangkan aspirasi insentif RT/RW agar bisa cair bersamaan di Desa maupun di Kelurahan itu merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
“Tapi mengapa Ketua Dewan malah menyebut Ketua kami, Adam Rusydi tidak paham proses penganggaran di legislatif, sangat tidak etik,” ungkap Abdul Salam.
Salam melanjutkan jika apa yang dilakukan Ketua Dewan dengan komentar menyerang pribadi atau person Ketua Golkar Sidoarjo yang juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Jatim sangat melanggar norma sebagai pejabat legislatif yang notabene wakil rakyat.
“Partai golkar adalah lembaga partai politik didalamnya ada struktur kepartaian yang sah dan juga memiliki perwakilan fraksi di DPRD Sidoarjo. Kalau bicara terkait adanya suatu proses kebijakan politik, ada aturan mainnya harus dibicarakan secara politik dan elegan kedewanan, jangan menyerang pribadinya orang, menyebut nama orang si A, si B itu tidak benar,” paparnya.
Lebih jauh Salam menilai komentar Ketua DPRD Sidoarjo, Usman adalah bentuk pengkerdilan dan hinaan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi yang sudah benar menjalankan intruksi DPP Partai Golkar pusat yakni bekerja dari rakyat untuk rakyat, memperjuangkan rakyat.
“Partai Golkar ini untuk Rakyat, bukan untuk pribadi Ketua kami (Adam Rusydi red) atau anggota fraksi di DPRD Sidoarjo. Perjuangan rakyat untuk rakyat, dan dalam perjuangan kami di insentif RT/RW adalah dukungan kami terhadap program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo,”paparnya.
“Ketua kami, Adam Rusydi Anggota DPRD Provinsi Timur Jatim, dia orang terpandang wakil rakyat di Jawa Timur. Tidak boleh dia (Ketua DPD Golkar Sidoarjo red) meremehkan, dikerdilkan dengan statmen merendahkan oleh Ketua DPRD Sidoarjo. Seharusnya sama-sama orang Partai dan bekerja untuk rakyat tidak boleh lakukan itu,” sambung Abdul Salam.
Atas statmen atau komentar Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman itu tegas Abdul Salam, pihaknya akan lakukan upaya hukum dengan layangkan somasi terhadap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
“Jangan anggap karena Ketua kami, Adam Rusydi itu pendiam maka kita akan diam saja. Kami akan pasang badan untuk marwah Ketua kami dan marwah DPD Partai Golkar Sidoarjo,”tuturnya.
Calon Anggota Legislatif Dapil 1 Sidoarjo ini menegaskan jika dia (Ketua DPRD red) tidak segera lakukan tabayyun atau permintaan maaf ke Ketua kami, Adam Rusydi dan menjelaskan maksud serta tujuan dia berstatmen seperti itu ke rekan media, maka kami akan lakukan upaya hukum.
“Dalam kasus ini tidak ada hak imunitas Ketua DPRD Sidoarjo, karena statmen itu dilontarkan diluar kegiatan kedewanan atau diluar sidang kedewanan serta statmen dia sudah dikonsumsi publik,” tegasnya.
“Jika tak segera meminta maaf ke Ketua kami, maka Tim Hukum dan Ham Golkar Sidoarjo akan segera mengambil sikap tegas untuk mensomasi Ketua DPRD. Kami akan lakukan upaya gugatan secara hukum perdata maupun pidana, kami menilai ungkapan Usman itu didalam hukumnya bersikap arogansi kemudian secara politiknya dia jugan bersikap arogansi, melanggar etika sebagai Anggota DPRD. Oleh karena itu kami juga akan melaporkan Usman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRD Sidoarjo,” Pungkasnya.
