JAKARTA – Akuratmedianews.com Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, melontarkan kritik tajam kepada pemerintah terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan energi yang dinilai semakin membebani sektor manufaktur nasional. Menurutnya, dunia usaha saat ini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari melonjaknya biaya produksi, terganggunya distribusi logistik, hingga persoalan pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah.
Kritik tersebut disampaikan Novita saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/6/2026). Dalam forum tersebut, politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi dampak gejolak harga energi yang semakin menekan daya tahan industri nasional.
Menurut Novita, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika pelaku industri harus menanggung sendiri berbagai konsekuensi kebijakan yang berimbas langsung terhadap biaya operasional mereka.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus,” tegas Novita.
Ia menilai Kementerian Perindustrian perlu memiliki pemetaan yang komprehensif mengenai besaran kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung sektor manufaktur akibat kenaikan harga energi sepanjang 2025 hingga 2026. Tanpa data yang akurat dan langkah mitigasi yang jelas, industri nasional dikhawatirkan semakin kehilangan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Novita juga mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah konkret berupa insentif fiskal, relaksasi pajak, subsidi energi bagi sektor industri, hingga dukungan logistik untuk kawasan industri yang terdampak. Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar pelaku usaha tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban terbesar.
Selain menyoroti kenaikan biaya produksi, Novita turut mengkritisi polemik pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang disebut telah memicu keresahan di kalangan pelaku usaha transportasi, logistik, hingga industri kecil. Ia menilai kebijakan yang diterapkan tanpa sosialisasi dan komunikasi yang memadai justru menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujarnya.
Menurut Novita, pemerintah harus segera memperbaiki sistem komunikasi publik agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat dan pelaku usaha. Transparansi dan kepastian informasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas aktivitas ekonomi.
Tak hanya itu, Novita juga menyoroti lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga yang dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan di sektor energi dan industri.
Ia menegaskan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan PT Pertamina harus mampu menghadirkan kebijakan yang terintegrasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” katanya.
Lebih lanjut, Novita mengingatkan bahwa persoalan logistik dan energi yang tidak segera diselesaikan dapat berdampak serius terhadap daya saing industri nasional. Kenaikan biaya distribusi dan terganggunya pasokan bahan baku berpotensi menghambat pemenuhan kontrak ekspor, mengurangi minat investasi, hingga mengancam keberlangsungan lapangan kerja.
“Jika biaya logistik terus meningkat dan distribusi terganggu, bukan hanya industri yang dirugikan. Kita juga berisiko kehilangan pasar ekspor, kehilangan investasi, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja nasional,” ungkapnya.
Karena itu, Novita mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis lintas kementerian untuk menjaga stabilitas biaya logistik, menjamin akses energi bagi industri, serta memperkuat daya saing manufaktur nasional. Ia menegaskan bahwa industri manufaktur merupakan salah satu tulang punggung perekonomian yang tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan sendirian.
“Industri manufaktur adalah salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan sektor ini menanggung beban sendiri di tengah situasi yang semakin sulit,” pungkas Novita Hardini.(Hst).
