Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi didampingi Sekretaris Partai bersama Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Nizar saat memberi keterangan kepada jurnalis
SIDOARJO, AkuratMediaNews-Yohanes Wali salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo mengapresiasi langkah cepat Fraksi Partai Golkar di DPRD Sidoarjo dalam memperjuangkan serta mengawal laporan terkait belum cairnya insentif Ketua RT dan RW oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Memang saat itu saya bersama perwakilan pengurus RT di Sedati sempat melapor atau mencurhatkan permalasahan belum cairnya insentif RT dan RW sesuai janji Bupati Sidoarjo tersebut ke DPD Partai Golkar Sidoarjo.
Harapan kami DPD Partai Golkar melalui Ketua DPD, Adam Rusydi bisa menyuarakan jeritan hati kami (RT/RW red) melalui legislatif atau legislatornya di DPRD Sidoarjo,” katanya, Minggu (20/11/2022).
Yohanes mengungkapkan jika laporan kami ke Partai Golkar langsung direspon, Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo gerak cepat membahas keluhan kami kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
” RT dan RW adalah ujung tombak pembangunan di tingkat terendah di masyarakat, segala urusan terbawah di masyarakat RT dan RW lah yang turun langsung. Kami apresiasi fraksi Golkar, sehingga rencana pencairan insentif bakalan cair di tahun 2023 dan tahun 2024. Tetapi harapan kami pencairan insentif kepada kami itu dicairkan bersama,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yohanes berharap selain fraksi Golkar, para wakil rakyat yang duduk di legislator bisa memperjuangkan nasib RT/RW agar menerima hak insentif yang sama dan merata antara pengurus di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Desa.
Menurutnya Pemkab Sidoarjo bukan hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga harus dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Dimulai dari lingkungan terkecil dan terendah yaitu RT dan RW itu jauh lebih efektif.
“Lingkungan yang nyaman dan ramah terhadap perempuan dan anak itu terbentuk mulai dari keluarga keluarga. Maka secara politik, RT dan RW harus dikelolah oleh negara secara benar.Sehingga ada kesinambungan program program kerja pemerintah ke masyarakat lebih efektif. Pengurus RT dan RW jangan ditinggalkan dari segi haknya mereka yang sudah menjadi keharusan di berikan selayaknya,” jelasnya.
“Harapan kami bukan hanya legislator dari Partai Golkar saja, sebagai wakil kami atau wakil rakyat harapan saya semua faksi di DPRD Sidoarjo ikut mengawal dan memperjuangkan nasib RT/RW yang merupakan ujung tombak pembangunan di tingkat terendah di masyarakat ini. Sekali lagi terima kasih DPD Partai Golkar Sidoarjo,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, rencana pemberian insentif
ketua rukun tetangga (RT) dan ketua rukun warga (RW) di Kabupaten Sidoarjo, pencairanya akan dilakukan bertahan pada tahun 2023 dan tahun 2024.
Dari 8.500 Ketua RT dan 2.000 Ketua RW di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, khusus untuk RT/RW di 31 Kelurahan akan menerima pencairan insentif dengan nominal Rp 6 juta selama setahun atau Rp 500 ribu setiap bulannya di tahun 2023. Sedangkan untuk RT dan RW di 318 Desa di tahun 2024 mendatang, anggara insentif Ketua RT/RW dari APBD Pemkab Sidoarjo.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo, Mulyawan mengatakan, jika saat ini insentif RT/RW tersebut masih dalam pembahasan. Namun, dia memastikan bahwa insentif itu bakal dibagikan kepada seluruh ketua RT dan RW di Kabupaten Sidoarjo.
“Insentif RT/RW program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo 2021–2026. Itu bukan gaji ya, tapi insentif. Peruntukannya untuk operasional sekitar 8.500 RT yang ada di 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,” Kata Mulyawan.
Mulyawan menambahkan, sumber dana untuk insentif Rp 6 juta tersebut berasal dari APBD Sidoarjo. Nah, setiap desa juga bisa mengalokasikan insentif untuk masing-masing RT mereka. Dia mencontohkan, insentif itu untuk kegiatan rapat RT atau RW. Harapannya, RT dan RW bisa lebih produktif dan aktif. Mulyawan juga meminta para camat bisa memberikan pendampingan dan mengevaluasi RT dan RW di wilayah agar lebih aktif.
“ketua RT bersentuhan langsung ke masyarakat, sumber dana untuk insentif Rp 6 juta tersebut berasal dari APBD Sidoarjo. Nah, setiap desa juga bisa mengalokasikan insentif untuk masing-masing RT mereka,” paparnya. (Dik)
