KLATEN – Akuratmedianews.com Anggota Komisi VII DPR RI, menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional. Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, hingga pengelola wisata dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Novita Hardini saat agenda Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026) lalu. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, untuk mengatasi ego sektoral yang masih sering terjadi dalam pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar
Novita dalam keterangan resminya yang diterima pada Jumat (29/5/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, Kementerian Pariwisata harus mampu menjadi jembatan komunikasi utama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaku dan pengelola wisata.
Menurutnya, koordinasi yang kuat akan berdampak besar terhadap peningkatan jumlah wisatawan sekaligus pengembangan destinasi wisata nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, Novita juga menekankan bahwa penguatan pola komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama agar pengelolaan sektor pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan memiliki daya saing tinggi.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata sangat penting untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.
“Penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” tutupnya.(Hst).
