Akuratmedianews.com – Riset dan advokasi harus menjadi fondasi utama, sebelum pemerintah menetapkan kebijakan maupun menyusun program inklusif disabilitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Riset dan Inovasi Dewan Pimpinan Pusat LIRA Disability Care (DPP LDC) Mira Aulia, S.Sos., M.KP dalam keterangannya kepada media, Jumat (8/8/2025).
Mira mengatakan bahwa tanpa basis riset yang kuat, kebijakan kerap hanya menjadi proyek formalitas yang jauh dari kebutuhan riil penyandang disabilitas.
“Riset adalah kompas kebijakan. Tanpa riset yang tepat, kebijakan dan program inklusi akan sulit menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi kelompok disabilitas,” ujar Mira, usai mengikuti program sekolah riset advokasi pada 4-8 agustus diyogjakarta.
Mira mencontohkan, program Sekolah Riset yang dilaksanakan oleh SABDA (sasana advokasi disabilitas dan anak) dan KONEKSI bekerja sama dengan Pemerintah Australia dinilai berhasil melahirkan peneliti disabilitas yang berorientasi pada data dan solusi konkret.
Menurutnya, LDC mendorong pemerintahan presiden Prabowo Subianto–wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperbanyak inisiatif serupa melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“BRIN harus membuka lebih banyak program sekolah riset berbasis inklusi, sehingga kebijakan dan program pemerintah benar-benar relevan, tepat sasaran, dan mampu mendorong kemandirian penyandang disabilitas,” tegas Mira.
Mira juga menekankan bahwa riset tidak hanya menjadi domain akademisi, tetapi harus melibatkan komunitas disabilitas secara aktif, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga evaluasi.
“Prinsipnya, Nothing About Us Without Us. Penyandang disabilitas bukan sekadar objek penelitian, melainkan subjek yang ikut menentukan arah kebijakan,” imbuh Mira.
“Dengan langkah ini, LDC berharap kebijakan inklusi di Indonesia tidak lagi bersifat simbolis, tetapi berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
