banner 728x250

Khofifah-Emil Ditagih Janji, Koalisi Difabel Jatim Desak Pembentukan Pokja Disabilitas

  • Bagikan
Khofifah-Emil Ditagih Janji, Koalisi Difabel Jatim Desak Pembentukan Pokja Disabilitas. (Dok. Istimewa)
banner 780X90

Akuratmedianews.com – Koalisi Difabel Jawa Timur resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Mereka mendesak pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Isu Disabilitas serta revisi Perda No. 3 Tahun 2013 yang dinilai sudah usang.

Melalui surat nomor 002/KDJ/IV/2025, koalisi difabel Jatim N. Fadili menyatakan bahwa Pokja ini penting untuk menjamin integrasi isu disabilitas dalam seluruh sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan, demi mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi inklusif.

“Pokja akan jadi jembatan agar kebijakan pembangunan tak lagi abai terhadap kebutuhan difabel. Kami ingin Jawa Timur jadi model provinsi ramah disabilitas,” ujar N. Fadili, Humas Koalisi Difabel Jatim, melalui pesan tertulis yang diterima redaksi pada selasa (22/4/2025).

N. Fadili menyampaikan bahwa penyandang disabilitas fisik itu, pokja diusulkan beranggotakan perwakilan penyandang disabilitas dari berbagai latar, dan bertugas menyusun kebijakan inklusif, memantau anggaran, serta mengevaluasi dampak program.

“Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 dan prinsip Nothing About Us Without Us,” jelasnya.

Sementara itu, anggota koalisi, Fira Fitria menuturkan bahwa Pokja bisa mendorong aksesibilitas di sekolah, rumah sakit, hingga transportasi, dan memperluas pelatihan kerja inklusif.

“Aktivis disabilitas asal Tuban itu menjelaskan, Koalisi yang didukung 26 organisasi ini juga menekankan pentingnya pelibatan komunitas disabilitas dalam penyusunan kebijakan, serta penyesuaian perda dengan hukum nasional dan Konvensi Internasional (CRPD),” kata Fira.

Tak hanya itu, Fira juga menegaskan bahwa pentingnya pengakuan hak konsesi bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk afirmasi nyata dari negara.

“Hak konsesi—seperti insentif pajak, kuota kerja, kemudahan akses usaha, dan subsidi layanan dasar—dipandang krusial untuk mengatasi ketimpangan struktural yang masih dihadapi kelompok disabilitas di berbagai bidang,” tegas Fira.

“Kami berharap Pokja ini menjadi warisan kepemimpinan Ibu Khofifah-Mas Emil dalam memperjuangkan kesetaraan dan martabat penyandang disabilitas,” pungkasnya.

banner 780X90
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *