Akuratmedianews.com – Kado Dirgahayu Republik Indonesia, Koalisi Difabel Jawa Timur meluncurkan petisi online melalui platform change.org.
Petisi tersebut mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi segera melakukan revisi perda nomor 3 tahun 2013 tenang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas yang sudah kadaluarsa.
Anggota Pokja-2 Pendidikan dan Kesejahteraan Ekonomi Koalisi Difabel Jatim Zidane Heri Saputra mengatakan bahwa perda tersebut sudah tidak relevan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurutnya, banyak hak difabel masih terabaikan, mulai dari akses pendidikan, lapangan kerja, layanan kesehatan, keolahragaan dan kesenian hingga fasilitas transportasi publik.
“80 tahun merdeka jangan hanya jadi seremoni. Bagi difabel, kemerdekaan sejati adalah bisa mengakses hak-hak dasar secara setara. Tanpa revisi perda, difabel Jawa Timur belum benar-benar merdeka,” tegasnya, melalui keterangan dalam keterangan tertulis terima redaksi di Sidoarjo, Kamis (21/8/2025).
Pria akrab dipanggil Zidane mengungkapkan bahwa Sejak diluncurkan, petisi tersebut mendapat respons cepat.
“Ratusan orang sudah menandatangani. Mereka menegaskan dukungan agar momentum HUT RI ke-80 menjadi titik balik lahirnya regulasi yang inklusif,” ungkap inisiator sekaligus penanggungjawab petisi online Koalisi Difabel Jatim.
Ia pun menekankan bahwa dua poin utama adalah DPRD Jatim harus segera membahas dan mengesahkan revisi perda, serta Pemprov Jatim wajib menunjukkan keberpihakan nyata bagi penyandang disabilitas.
“Dengan menandatangani petisi ini, masyarakat ikut menyuarakan bahwa difabel juga warga negara yang berhak merdeka dan setara,” tutupnya.
