Akuramedianews.com – Pasca pelantikan, kepala daerah seluruh Indonesia mengikuti pembekalan di Akmil Magelang. Namun, absennya sejumlah kepala daerah dari kader PDIP akibat instruksi partai memicu polemik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi pembangkangan terhadap instruksi pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati menyatakan kekecewaannya. Ia menyayangkan sikap kepala daerah yang lebih memilih mengikuti arahan partai, daripada kegiatan pembekalan yang diselenggarakan pemerintah pusat.
“Sangat disayangkan sekali, ketika ada beberapa kepala daerah dari kader PDIP yang tidak mengikuti retreat ini. Seharusnya, kepala daerah yang sudah dilantik lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai tertentu,” ujar Lilik saat diwawancarai oleh wartawan Akurat Media News, Rabu (26/2/2025).
Lilik menjelaskan bahwa pembekalan di Akmil merupakan langkah penting bagi kepala daerah untuk mempersiapkan diri sebelum menjalankan tugas. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan awal di daerah masing-masing.
“Kegiatan retreat ini bagian hal yang penting untuk mereka mengambil kebijakan-kebijakan awal dari daerahnya. Seharusnya, kepala daerah itu lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok dalam hal ini partai politik,” jelasnya.
Lilik menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat yang telah memilih mereka. Oleh karena itu, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
“Saya berharap semua kepala daerah khususnya Jawa Timur (Jatim) setelah dilantik, dijadikan ini untuk kepentingan rakyat Jatim daripada kepentingan golongan atau partai,” tegas Lilik.
Lilik menuturkan bahwa polemik ini menyoroti pentingnya pemisahan antara kepentingan partai dan kepentingan rakyat.
“Kepala daerah sebagai pemimpin daerah diharapkan dapat bertindak independen dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
