LSM Java Corruption Watch ( JCW ) Mendukung Kinerja KPK – RI Mengusut Para Koruptor ( sumber AMN – Sidoarjo )
SIDOARJO | akuratmedinews.com — Kasus OTT oleh KPK Republik Indonesia ( KPK- RI ) terhadap wakil ketua DPRD Propinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak beserta enam tersangka lainya.
” Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat JCW (Java Corruption Watch) ,Sigit Imam Basuki,S.T saat menyampaikan statement melalui WhatsApp ke akurat media news,kami berharap kasus ini tuntas sampai ke akar- akar nya, atas dugaan alokasi suap dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dengan adanya OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Pimpinan DPRD Jawa Timur itu, kami selaku Lembaga Anti Rasuah sangat mendukung langkah KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk siapa saja aktor dibelakang mereka dan perlu dilakukan pengembangan siapa saja yang terlibat harus diusut tuntas,” ucap Ketua JCW Sigit.
“Karena korupsi itu tidak mungkin dilakukan sendirian, pasti berjamaah, apalagi ini berkaitan dengan Program Dana Hibah, dan menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri mulyani bahwa di Jawa Timur ada dana ngendap di Bank sebesar Rp 202 Trilyun tidak diserap, ada permainan apalagi ini Gubernur Jawa Timur padahal banyak infrastruktur Jalan, PJU, dan lain sebagainya rusak tidak terurus ditahun 2022 ini yang merugikan masyarakat.
” Intinya kami atas nama LSM Java Corruption Watch ( LSM JCW ) mendukung langkah langkah KPK untuk memberantas Korupsi di Jawa Timur khusus nya dan Indonesia pada umumnya, jangan patah ditengah jalan karena intervensi dari pihak – pihak lain yang ingin membatasi gerak kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, ” ujar Sigit Imam Basuki, ST Ketua Umum Java Corruption Watch
“Artinya hal senada tidak menutup kemungkinan terjadi di Pemerintahan Kabupaten.
Karena kami di Sidoarjo sangat berharap KPK pun turun ke Sidoarjo,”tandasnya.
“Tentunya setelah ini, LSM JCW ( Java Corruption Watch) akan selalu membantu dan mengumpulkan bukti – bukti yang lebih kongkrit terkait temuan dan penyelewengan dana hibah,di setiap lokasi di Kabupaten Sidoarjo.
Data, fakta dan kenyataan di lapangan sebagai dasar kami lakukkan kajian hukum sebelum di teruskan ke APH atau pun KPK,” tegas Ketua LSM JCW ( Java Corruption Watch) ( sg – amn ).
