Akuratmedianews.com – Masyarakat Indonesia Anti Korupsi (MAKI) mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mencopot jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfok) dan Kabiro Adpim Sekretariat Provinsi (Sedakprov) Jatim.
Ketua MAKI Jawa Timur Heru Satriyo mengatakan bahwa kadis Kominfo telah gagal menjalankan tugasnya sebagai penjaga gerbang utama dalam mengawal proses pembangunan Provinsi Jatim, dalam dunia medis dan pemberitaan.
“Kominfo adalah menjaga marwah dan kehormatan Pemprov Jatim,” ujarnya, melalui keterangan tertulis terima reaksi, Selasa (1/7/2025) siang.
“Sesuai pernyataan Kadis Kominfo dibenarkan peretasan yang dilakukan oleh Hacker dan masih dilakukan langkah evaluasi internal,” tambah Heru.
Heru mengecam keras atas pernyataan pembenaran disampaikan Kadis Kominfo terkait peretasan dengan mudah ke jaringan website. Ia juga mendesak Gubernur Khofifah mencopot Kadis Kominfo Jatim secepatnya.
“Berbagai isu liar dan penggiringan opini berkenan dengan rencana pemeriksanaan dan pemanggilan dilakukan KPK kepada Ibunda Gubernur Khofifah sebagai saksi, dalam pusaran kasus dana hibah,” kata Heru MAKI.
Heru MAKI menyayangkan, berbagai opini liar yang berkembang diiiringan kenyataan bahwa seakan-akan tidak ada dukungan dari stakeholder Pemprov untuk membendung isu-isu receh ini.
“Mohon maaf saya kategorikan receh, karena mereka menyampaikan opini dan isu negatif tanpa adanya penjelasan komprehensif bagaimana sebenarnya konstruksi kronologis dan hukum dalam kasus dana hibah tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Heru menyakini bahwa masyarakat Jatim tidak mudah percaya dengan penggiringan isu dan opini liar sengaja dimunculkan untuk mendiskreditkan kepada Gubernur Khofifah.
“Saya yakin Masyarakat Jatim tidak mudah percaya dengan pengiringan isu dan opini liar kepada Ibunda Khofifah. Saya pun mendesak Ibunda Khofifah segera mencopot Kadis Kominfo dan Kabiro Adpim Sekdaprov Pulung Chausar secepatnya,” tegas Heru MAKI.
“Karena, Kadis Kominfo dan Kabiro Adpim ini dianggap gagal dalam menjaga keharmonisan dunia jurnalistik dalam mengawal proses pembangunan pemprov Jatim,” imbuhnya.
Heru MAKI Jatim menegaskan bahwa kami akan memblejeti pertanggung jawaban pengelola anggaran yang dikelola Diskominfo dan Biro Adpim.
“Lucu. Anggaran kominfo dan Adpim ditambah dan kinerjanya semakin melempem dan tidak memiliki dasar SOP yang jelas sama sekali,” tegas Heru MAKI.
“Dua lembaga ini berfungsi utama adalah menjaga marwah dan kehormatan Pemprov Jatim, dalam arti yang sebenarnya,” pungkasnya.
