JEMBER AMN -Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq mengintruksikan kepada fraksinya di DPRD Jember untuk mengawal pembahasan RAPBD Kab. Jember tahun 2021. “Kami sebagai partai pengusung Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Gus Firjaun. Karena itu wajib bagi PPP untjk mengawal kebijakan pemerintah daerah kabupaten jember terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak
Menanggapi tentang kritik yang disampaikan oleh DPC PDIP Jember dan Fraksi PDIP yang tidak mau membahas APBD Jember tahun 2021. Ketua DPC PPP jember menyampaikan, pernyataan sikap Fraksi PDIP menurutnya itu boleh – boleh saja dilakukan dan itu hak fraksi mereka sepenuhnya. Apalagi memang PDIP sudah menyatakan diri sebagai Partai yang akan bersikap kritis terhadap Bupati Jember Hendy Siswanto. Hal itu dilakukan setelah Calon yang didukung PDIP kalah pada Pilkada Jember 2020 yang lalu.
Menurut Madini, seharusnya kepentingan masyarakat jember itu yang harus di utamakan karena kalau APBD tidak segera di bahas maka yang rugi adalah masyarakat banyak karena ini merupakan ruh dari pada pembangunan dan kemakmuran di kabupaten Jember sehingga tidak perlu di tunda- tunda lagi pembahasan RAPBD ini tegasnya
Masih menurut Gus Mamak sapaan akrabnya, “kalau memang ada permasalahan tehnis itu kan bisa sambil jalan dan bisa di konsultasikan kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Apa lagi Bupati saat ini sangat aspiratif dan kordinatif terhadap teman- teman DPRD meski tanpa di undang bupati datang ke kantor Dewan untuk diskusi dengan Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi”, pungkasnya
Sebelumnya, DPC PDIP dan Fraksi PDIP menolak membahas APBD tahun 2021. Mereka menilai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan RAPBD dibahas hanya untuk formalitas dan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Selain itu, PDIP menganggap masih belum ada persetujuan resmi terhadap pengangkatan 631 orang pelaksana tugas organisasi perangkat daerah (OPD) dari Kementerian Dalam Negeri. PDIP mengharuskan Bupati Hendy Siswanto berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri soal para pelaksana tugas ini. “Karena tidak mungkin pembahasan RAPBD nanti tanpa keterlibatan kepala-kepala OPD yang statusnya pelaksana tugas ini,” kata Widarto, Pengurus DPC PDIP Jember.(MHI)
5
5