PPP Jember intruksikan Fraksinya bahas RAPBD 2021 demi Rakyat

by
Caption Bupati Jember bersama Ketua DPC PPP Jember

JEMBER AMN -Ketua DPC  PPP Jember Madini Farouq  mengintruksikan kepada fraksinya di DPRD Jember untuk mengawal pembahasan RAPBD Kab. Jember tahun 2021. “Kami sebagai partai pengusung Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Gus Firjaun. Karena itu wajib bagi PPP untjk mengawal kebijakan pemerintah daerah kabupaten jember terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak

Menanggapi tentang kritik yang disampaikan oleh DPC PDIP Jember dan Fraksi PDIP yang tidak mau membahas APBD Jember tahun 2021. Ketua DPC PPP jember  menyampaikan, pernyataan sikap Fraksi PDIP menurutnya itu boleh – boleh  saja dilakukan dan itu hak fraksi mereka sepenuhnya. Apalagi memang PDIP sudah menyatakan diri sebagai Partai yang akan bersikap kritis terhadap Bupati Jember Hendy Siswanto. Hal itu dilakukan setelah Calon yang didukung PDIP kalah pada Pilkada Jember 2020 yang lalu.

Menurut Madini, seharusnya kepentingan masyarakat jember itu yang harus di utamakan karena kalau APBD tidak segera di bahas maka yang rugi adalah masyarakat banyak karena ini merupakan ruh dari pada pembangunan dan kemakmuran di kabupaten Jember sehingga tidak perlu di tunda- tunda lagi pembahasan RAPBD ini tegasnya

Masih menurut Gus Mamak sapaan akrabnya, “kalau memang ada permasalahan tehnis itu kan bisa sambil jalan dan bisa di konsultasikan kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Apa lagi Bupati saat ini sangat aspiratif dan kordinatif terhadap teman- teman DPRD meski tanpa di undang bupati datang ke kantor Dewan untuk diskusi dengan Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi”, pungkasnya

Sebelumnya, DPC PDIP dan Fraksi PDIP menolak membahas APBD tahun 2021. Mereka menilai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan RAPBD dibahas hanya untuk formalitas dan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Selain itu, PDIP menganggap masih belum ada persetujuan resmi terhadap pengangkatan 631 orang pelaksana tugas organisasi perangkat daerah (OPD) dari Kementerian Dalam Negeri. PDIP mengharuskan Bupati Hendy Siswanto berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri soal para pelaksana tugas ini. “Karena tidak mungkin pembahasan RAPBD nanti tanpa keterlibatan kepala-kepala OPD yang statusnya pelaksana tugas ini,” kata Widarto, Pengurus DPC PDIP Jember.(MHI)

Tentang Penulihttps://akuratmedianews.com/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-19-at-09.45.50.jpegs: Redaksi

Gravatar Image
akuratmedianews.com - Seputar Informasi Menarik dan Berita Daerah Maupun Nasional Terkini dan Update Setiap Hari. PT. Karsa Pers, SK Kemenkumham dan HAM nomor AHU-0048995.AH.01.01. TAHUN 2020. NPWP: 96.049.734.5-609.00. Marketing: tlp:(031) 82520213, WA: +62 81246718660, WA:+62 85733352993

Responses (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.