Akuratmedianews.com – Polemik mengenai praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan kian mencuat dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan ketegasannya dengan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan praktik tersebut.
Beberapa waktu lalu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara langsung turun tangan menyegel kantor UD Sentosa Seal, sebuah perusahaan yang terindikasi kuat telah menahan ijazah karyawannya. Langkah tegas ini pun menuai apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari kalangan legislatif.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati, mengatakan bahwa tindakan Wali Kota Surabaya ini sangat tegas untuk melindungi hak warga kota Surabaya.
“Sebagai wakil rakyat, saya memandang bahwa langkah tegas Wali Kota Surabaya merupakan bentuk keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak warga, khususnya generasi muda kita yang harusnya mendapat akses penuh atas ijazahnya sebagai bekal masa depan,” ujarnya, saat dihubungi Redaktur Akurat Media News melalui whatsapp pada Rabu (23/4/2025) kemarin malam.
Lilik Hendarwati menekankan bahwa peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para pelaku usaha. Menurutnya, menjalankan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan etika dalam memperlakukan pekerja.
“Perusahaan seharusnya menjadi wadah yang memberikan manfaat, bukan justru merenggut harapan para karyawannya,” imbuh Lilik.
“Saya mengapresiasi langkah Pak Wali Kota yang tidak hanya menegakkan aturan, tapi juga mengirimkan pesan moral yang kuat. Semoga ini menjadi momentum refleksi dan pembenahan bagi UD Sentosa dan juga perusahaan lain agar lebih memanusiakan manusia dalam praktik bisnisnya,” tambahnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik menegaskan, komitmennya untuk terus mendorong terciptanya iklim dunia usaha di Surabaya dan Jawa Timur yang semakin maju, adil, dan berintegritas.
“Tindakan Pemkot Surabaya ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menghormati hak-hak karyawan, terutama terkait kepemilikan dokumen pribadi seperti ijazah,” pungkasnya.
