Akuratmedianews.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk segera mengkucurkan dana bantuan keuangan bagi partai politik (Banpol).
Pasalnya, hingga awal Agustus 2025 ini, dana tersebut belum juga dicairkan, meskipun dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik serta operasional kesekretariatan partai.
Desakan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Siswanto, menegaskan bahwa keterlambatan pencairan berdampak langsung terhadap operasional partai. Banyak kewajiban partai yang akhirnya tertunda karena belum cairnya dana Banpol tersebut.
“Karena saat ini belum cair, sehingga banyak tunggakan yang tidak diterima oleh pengurus partai,” tegas Siswanto saat menyampaikan pandangan fraksi dalam forum paripurna, Sabtu (2/8/2025).
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro mensinyalir keterlambatan ini disebabkan oleh proses verifikasi yang masih berlangsung di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Saya kira masih proses, kemungkinan Kesbangpol masih perlu verifikasi dan sebagainya,” ujarnya.
Menanggapi desakan dari legislatif, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menjelaskan proses pencairan memang masih tengah berjalan dan akan segera dituntaskan. Ia menyebut dana Banpol bakal secepatnya dicairkan.
“Penjelasan selengkapnya kita sampaikan pada Paripurna dalam waktu dekat ini,” kata Budi singkat.
Untuk diketahui, besaran dana Banpol yang diterima partai politik di Kabupaten Tuban tahun ini adalah sebesar Rp5.000 per suara yang diperoleh pada Pemilu 2024 lalu.
